Jakarta Islamic Index atau biasa disebut
JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta)
dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah
dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah
ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian
diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal
Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham
yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1
Januari 1995 dengan nilai dasar 100.
Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor
untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan
manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan
investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses
transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII
menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai
syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin
menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana
ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (
benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal.
Pemilihan Saham untuk Indeks
Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan
Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus
melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan
Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar
saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:
- emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram
- tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
Selain filter syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (
filter) terhadap saham yang listing, yaitu:
- Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3
bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.
- Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun
berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar
90%.
- Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan
rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1
(satu) tahun terakhir.
- Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas
rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir.
Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan
penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap
tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan
dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia.
Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan
prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten
yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. Semua prosedur
tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang cukup
likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas
rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi
pasar yang rendah.
Perhitungan Indeks
Perhitungan JII dilakukan oleh BEJ dengan menggunakan metode
perhitungan indeks yang telah ditetapkan yaitu dengan bobot kapitalisasi
pasar (
market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian - penyesuaian (
adjustments) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan adanya corporate action.
No comments:
Post a Comment